Berita

Bawaslu Kota Bima Gelar Sosialisasi Pengawasan Pemilu Pasrtisipatif

Kota Bima, Sebagai upaya untuk meningkatkan peran serta Organisasi Kepemudaan dan Kemahasiswaan (OKP) serta Alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) dalam melakukan pengawasan pemilu,  Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bima menggelar kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif, Selasa, (27/09/2022) di Aula Hotel Camelia.

Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh Ketua dan Kordiv. SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi, Muhaemin, Kordiv. Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Asrul Sani, SE, Kordiv. Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Idhar, S. Sos dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Bima Subhan, ST serta peserta OKP diantaranya Himpunan Mahasiswa Siswa (HMI) Cabang Bima, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Bima, Dewan Perwakilan Cabang Gerakan mahasiswa nasional Indonesia (DPC GMNI) Kota Bima dan sejumlah Alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP).

Dalam arahannya Idhar, S. Sos, menyampaikan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa bentuk partisipasi masyarakat ini  bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas, yakni OKP dan SKPP untuk  mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.

“dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu maupun pemilihan, Bawaslu membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat guna terciptanya penyelenggaraan pemilu yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”, ujar Idhar.

Idhar mengungkapkan, Alumni SKPP di Kota Bima sejumlah 16 orang. Kehadiran Alumni SKPP telah membantu Bawaslu memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat dan pemilih.

“Alumni SKKP saat ini sedang menjalangkan tugasnya untuk membentuk jejaring Pengawas Partisipatif sejumlah 10 orang,” tegas Kordiv. Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Bima.

Idhar menjelaskan, jejaring Pengawas Partisipatif yang dibentuk nanti, ikut berperan aktif  dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan baik Pemilumaupun  Pilkada.

“Politik uang contohnya, persoalan yang tidak pernah usai dari penyelenggaraan pemilu ke pemilu. Salah satu untuk meminimalisir adalah dengan membentuk jejaring anti politik uang,” jelasnya. 

Lebih lanjut, Idhar mengatakan, Bawaslu Kota Bima telah membentuk kampung pengawasan Pemilu Partisipatif yang tersebar di 6 Kelurahan dan 5 Kecamatan.

“tujuan dibentuknya kampung Pengawasan tersebut, untuk meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat. Diharapkan akan semakin banyak pihak yang ikut terlibat dalam pengawasan Pemilu dan Pilkada. “Silakan Alumni SKPP membentuk jejaring di masing-masing kelurahan sehingga jumlah masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pilkada semakin meningkat”, tutupnya.

Ketua Bawaslu Kota Bima, Muhaemin, menyampaikan, dalam mengawasi proses pemilu maupun pemilihan dibutuhkan peran serta masyarakat yang tinggi untuk dapat membantu Bawaslu dalam menekan dugaan pelanggaran Pemilu maupun Pemilihan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 mendatang .

“kami sampaikan apresiasi dan penghargaan kepada IMM, HMI, GMNI dan Alumni SKPP telah membantu Bawaslu dalam menekan dugaan pelanggaran Pemilu”, ujarnya.

Selanjutnya  Muhaemin, menyampaikan, dibutuhkan peran serta masyarakat dalam hal ini OKP untuk bersama-sama dengan Bawaslu dalam melakukan pengawasan.

“dalam sistem pemerintahan, ada yang dikenal dengan istilah Collaborative governance, ini merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai pihak dalam pengawasan Pemilu”, bebernya.

Kegiatan ini diselenggarakan bertujuan agar masyarakat sadar akan pentingnya menjaga perilaku yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi, sehingga mampu mendorong Pemilu yang berkualitas dan bermartabat.

“kami sadar bahwa bawaslu tidak dapat melakukan pengawasan secara optimal dikarenakan keterbatasan personel, sehingga membutuhkan peran serta IMM, HMI dan GMNI agar turut andil dalam melakukan pengawasan,” ucap Kordiv. SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi Bawaslu Kota Bima.

Ditambahkannya, dengan adanya OKP dan SKPP dirinya optimis, kedepan pelaksanaan demokrasi di Kota Bima Insya Allah akan semakin lebih baik dan berkualitas.

‘’Saya yakin dengan adanya OKP dan SKPP, pelaksanaan demokrasi ini akan semakin baik dan lebih profesional’’, tutupnya.

Acara dilanjutkan penyampaian materi oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bima (UMB) Dr. Taufik Firmanto, S.H., LL.M, Dosen STISIP Mbojo- Bima, Dr. Syarif dan dibuka ruang sisi diskusi dan tanya jawab yang dipandu moderator staf PHL Bawaslu Kota Bima Amrin dan Agussalim.

Penulis : Amrin

Edit : Humas Bawaslu Kota Bima

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *