Berita

Bawaslu Rapat Evaluasi Proses Pendaftaran Pengawas Kelurahan Bersama PanWaslu Kecamatan

Ketua & anggota Bawaslu Kota Bima Remimpin Rapat Evaluasi Pendaftaran PKD

Kota Bima, Bawaslu Kota Bima Gelar rapat evaluasi bersama Panwaslu Kecamatan terkait proses pendaftaran calon anggota Pengawas Kelurahan di Kota Bima, Kamis (19/1/2023) diruang rapat Bawaslu Kota Bima.

Rapat dihadiri Ketua Muhaemin, SH dan Anggota Bawaslu Kota Bima Asrul Sani, SH dan Idhar, S.Sos serta Koordinator Sekretariat Subhan, ST. Diikuti oleh Ketua, Anggota dan Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan se Kota Bima.

Rapat Evaluasi ini dihadiri oleh Ketua & Anggota Bawaslu Kota Bima, Kordinator Sekretariat Bawaslu Kota Bima, Ketua & Anggota serta Kasek Panwaslu Kecamatan se Kota Bima.

Dalam arahannya Anggota Bawaslu Kota Bima Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Asrul Sani, SH mengatakan bahwa pembentukan Panwaslu Kelurahan melalui proses tahapan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan Bawaslu RI. Mulai dari penetapan kelompok kerja (Pokja), sosialisasi, pengumuman pendaftaran,  proses pendaftaran dan tahapan lainnya.

“Tanggal 19 Januari 2023 adalah hari terakhir masa pendaftaran, sehingga perlu dilakukan evaluasi terkait jumlah pendaftar dan keterpenuhan perwakilan perempuan di masing-masing kecamatan,” katanya.

Jika melihat progres jumlah pendaftar, kata Asrul Sani, dari laporan harian yang disampaikan, masih ada sejumlah Kelurahan yang masih minim pendaftar termasuk pendaftar perempuan. Oleh karena itu masing-masing Panwaslu Kecamatan dapat menyampaikan laporannya terhadap jumlah pendaftar juga media yang digunakan dalam mensosialisasikan proses pembentukan Pengawas Kelurahan. Termasuk kendala yang dihadapi di masing-masing kecamatan.

“Media sosialisasi juga menjadi sebab minimnya masyarakat yang ikut mendaftar sebagai calon anggota Pengawas Kelurahan. Sehingga dibutuhkan cara atau strategi lain yang lebih maksimal,” jelasnya.

Sementara Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kota Bima Idhar, S.Sos juga memastikan Panwaslu Kecamatan untuk memperhatikan apakah pendaftar tidak terdaftar Sipol sebagai anggota atau pengurus partai politik maupun dalam Silon sebagai pendukung bakal calon DPD sebagai upaya pencegahan terhadap netralitas dan independensi calon anggota Pengawas Kelurahan yang lolos secara administratif.

“Pastikan semua calon yang mendaftar tidak terdaftar di Sipol atau Silon. Jika namanya ada, maka lakukan langkah pencegahan dengan meminta agar menyampaikan aduan kepada Bawaslu atau langsung ke partai politik maupun bakal calon anggota DPD atau petugas penghubung,” terang Idhar.

Ketua Bawaslu Kota Bima Muhaemin, SH menyampaikan bahwa evaluasi ini adalah untuk mengetahui jumlah calon angota Pengawas Pemilu Kelurahan yang mendaftar di masing-masing kecamatan. Apakah pendaftar sudah memenuhi quota sesuai dengan pedoman penerimaan anggota PKD atau belum. Sehingga akan tergambar dari hasil laporan yang disampaikan masing-masing Panwascam.

“Dari laporan ini, maka kita akan petakan Kelurahan mana saja yang belum memenuhi 2 kali kebutuhan atau belum ada pendaftar perempuan,” katanya.
Muhaemin menjelaskan, bagi wilayah Kelurahan yang masih belum memenuhi 2 kali kebutuhan atau belum ada pendaftar perempuan, maka akan dilakukan perpanjangan masa pendaftaran. Hal ini dilakukan sesuai dengan pedoman pembentukannya.

Dalam rapat evaluasi tersebut, terdapat 12 Kelurahan dari 3 Kecamatan yang akan diperpanjang masa pendaftarannya adalah Kelurahan Jadibaru Timur & melayu untuk Kecamatan Asakota, Kelurahan Monggonao, Lewirati, Mande dan Sadia untuk Kecam,atan Mpunda serta Kelurahan Rabadompu Timur, Rite, Rontu dan Nitu untuk Kecamatan Raba. (Humas Bawaslu Kobi).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *