4.360 PPPK Bawaslu se-Indonesia Resmi Dilantik

Kota Bima - Sebanyak 4.360 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun anggara 2024 resmi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Sekjen Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Selasa (1/7/2025).

Pelantikan dilakukan secara serentak pada pukul 13.00 WIB melalui metode luring dan daring, untuk menjangkau seluruh peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

Pelantikan ini menjadi penanda resmi dimulainya masa tugas para pegawai PPPK yang telah dinyatakan lulus dalam serangkaian proses seleksi ketat meliputi tahapan administrasi, seleksi kompetensi berbasis Computer Assisted Test (CAT), serta verifikasi akhir sesuai kebutuhan organisasi dan standar integritas kelembagaan pengawasan pemilu.

Sekretaris Jenderal Bawaslu Ichsan Fuady berpesan untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan negara dan lembaga (Bawaslu) kepada PPPK terlantik.

Dia juga meminta agar pera terlantik meningkatkan kedisiplinan sebagai pondasi pencapaian target organisasi. Selain itu, Ichsan juga berpesan kepada PPPK terlantik memahami dan menghayati pakta integritas yang telah dibaca oleh para terlantik.

Kedisiplinan dapat dimulai dari hal-hal kecil, misalnya datang tepat waktu, berpakaian sesuai ketentuan, dan menjaga etika kerja. “Tanpa disiplin, target kerja organisasi akan sulit dicapai, tegasnya.

"Pakta integritas yang ditandatangan taruh di meja kerja masing-masing jangan hanya dibaca, tetapi pahami dan resapi. Ini pengingat bahwa kita bekerja bukan untuk diri sendiri, tapi untuk bangsa dan demokrasi,”

Sependapat dengan Sekjen, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta para terlantik menjaga amanah yang terdapat dalam pakta integritas.

"Kami menitipkan lembaga ini kepada teman-teman semua. Tolong jaga amanah yang telah diberikan kepada teman-teman semua," ujarnya.

Dengan pelantikan ini, Bawaslu berharap kehadiran 4.360 pegawai PPPK dapat memperkuat fungsi pengawasan dan tata kelola kelembagaan yang baik ke depan, sahabat akan akan menjalankan tugas di tengah dinamika politik nasional yang menuntut ketelitian, netralitas, serta komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi konstitusional.