Dua Staf Bawaslu Kota Bima Resmi Dilantik Jadi PNS

Kota Bima - Bawaslu Republik Indonesia melantik 1.835 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara daring dan luring di Jakarta, Senin (19/5/2026).

Dari jumlah tersebut, dua pegawai penempatan Bawaslu Kota Kota Bima turut resmi diangkat menjadi PNS setelah menyelesaikan masa percobaan selama satu tahun. Dua pegawai yang dilantik tersebut yakni Dwi Romla Rahmadani sebagai Analis Hukum Ahli Pertama dan Sani Noviani sebagai Pranata Keuangan APBN Terampil.

Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan fungsional PNS ini menjadi bagian dari penguatan kelembagaan Bawaslu dalam mendukung pengawasan pemilu yang profesional dan berintegritas.

Sekretaris Jenderal Bawaslu Ferdinand Eskol Tiar Sirait dalam arahannya mengingatkan para PNS yang baru dilantik agar tetap fokus terhadap tujuan hidup dan karier selama mengabdi di Bawaslu. Ia meminta para pegawai untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain maupun membandingkan Bawaslu dengan instansi lain.

Menurut Ferdinand, setiap lembaga memiliki karakteristik serta tantangan yang berbeda, termasuk Bawaslu yang memiliki struktur komisioner yang tidak ditemukan di pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa para pegawai perlu memahami kultur dan tantangan kerja di lingkungan Bawaslu.

Selain itu, Ferdinand juga menekankan pentingnya menjaga kewarasan dan kesehatan mental dalam bekerja. Menurutnya, kualitas kinerja sangat dipengaruhi oleh kondisi mental dan pola pikir seseorang.

“Layaknya orang beribadah, syarat orang bekerja itu harus waras. Sebab, hanya orang-orang waras yang bisa berpikir dengan baik,” ujar Ferdinand.

Ia juga mengingatkan bahwa aspek moralitas dan adab harus menjadi landasan utama dalam bekerja. Menurutnya, dalam budaya Indonesia, adab memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan ilmu.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja turut mengingatkan seluruh PNS agar senantiasa menjaga adab di lingkungan kerja serta mengenali pimpinan dan atasan di unit kerja masing-masing.

Kegiatan pelantikan ini dilaksanakan bersamaan dengan agenda Peningkatan Kapasitas dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Keuangan serta Reformasi Birokrasi yang diselenggarakan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia di Jakarta pada 18–22 Mei 2026.