Perkuat Pemetaan Kerawanan Pemilu, Bawaslu Kota Bima Ikuti Kompetensi Pengelola Data IKP

Kota Bima - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bima mengikuti kegiatan Peningkatan Kompetensi Pengelola Data IKP yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI secara daring melalui Zoom Meeting.

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menegaskan bahwa enumerator atau pengelola data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tidak sekadar bertugas mengumpulkan data, tetapi juga berperan strategis dalam menjaga kualitas informasi kerawanan pemilu yang dihimpun ungkap loly saat membuka secara resmi kegiatan kegiatan Peningkatan Kompetensi Pengelola Data IKP, Senin (26/10/2026).

Menurut Lolly, metodologi yang baik harus ditopang data berkualitas. Karena itu, enumerator perlu memiliki kompetensi yang memadai agar proses pengumpulan dan pengelolaan data IKP berjalan sesuai standar.

"Selamat menjadi enumerator yang kompeten itu demi kemajuan demokrasi kita. Kalianlah yang akan ada di garis terdepan untuk proses IKP yang sedang kita pastikan pengelolaannya jauh lebih baik, kita pastikan substansinya jauh lebih tepat, kita pastikan indikatornya akurat, sehingga datanya kemudian bisa dipertanggungjawabkan," ujar Lolly.

Ia juga menyampaikan tiga hal yang perlu menjadi perhatian enumerator dalam pengelolaan data IKP. Pertama, keseragaman pemahaman terhadap indikator dan metode pengumpulan data. Menurutnya, setiap indikator harus dipahami berdasarkan definisi yang sama, dicatat sesuai ketentuan, dan diukur menggunakan standar yang seragam.

Kedua, menjaga integritas, akurasi, dan keterlacakan data. Lolly menjelaskan bahwa integritas data berkaitan dengan kemurnian dan objektivitas informasi yang dihimpun. Untuk itu, enumerator perlu mampu membedakan fakta, informasi yang belum terverifikasi, dan persepsi narasumber agar data yang dihasilkan tetap akurat serta dapat ditelusuri sumbernya.

Ketiga, menempatkan kualitas data sebagai bagian dari tanggung jawab pencegahan. Lolly menilai, setiap data yang menunjukkan potensi kerawanan harus menjadi perhatian dalam menentukan langkah mitigasi dan fokus pengawasan.

"Begitu ada kerawanan, berarti ada upaya mitigasi. Karena itu, setiap data, itu memiliki potensi antisipasi pencegahan ataupun fokus pengawasan," katanya.

Melalui peningkatan kompetensi pengelola data IKP, Lolly berharap proses pengumpulan dan pengolahan data kerawanan pemilu dapat berjalan lebih terukur, akurat, dan akuntabel. Dengan demikian, hasil pemetaan IKP dapat menjadi dasar dalam merumuskan langkah pencegahan serta menentukan strategi pengawasan yang sesuai dengan potensi kerawanan di lapangan