BeritaPUBLIKASI

Idhar : Bawaslu Kota Bima siap Menjadi Tuan Rumah Kegiatan P2P Bawaslu

Kota Bima, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan kick off atau dimulainya program pendidikan partisipatif pengawasan Pemilu 2024 dengan mengambil tema “Perempuan Berdaya Mengawasi”, (16-17 November 20220 di Hotel Marina Inn Bima.

Hery Cahyono, S.Hi., MH mengatakan kick off ini menandai berjalannya pendidikan partisipatif pengawasan yang berlangsung pada 17 provinsi dan 100 kota/kabupaten di Indonesia.

Menurut dia, gerakan partisipatif pengawasan ini sudah ada sejak 2018 dan lembaganya terus melakukan evaluasi terhadap program pengawasan pemilu ini dapat melibatkan masyarakat secara keseluruhan.

“Dulu ada gerakan sejuta relawan dan kegiatan itu kurang bergerak, kemudian muncul sekolah kader pengawas partisipatif dan seluruh kader berasal dari sejumlah komunitas yang melakukan pengawasan,” kata dia.

Hery mengatakan, saat ini sudah ada 23.314 kader yang nantinya bergerak melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilu 2024.

Sementara mengenai alasan pengawasan partisipatif fokus pada kalangan perempuan, ini berdasarkan pengalaman sebelumnya pelibatan perempuan masih minim serta perspektif perempuan masih kurang didengarkan.

“Ini bukan soal gender, tapi bagaimana pengawasan ini ramah dan tidak memandang isu gender,” katanya.

Sementara itu, Koordinator Divis Hukum, Pencagahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Idhar, S. Sos mengatakan kesiapan untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan pendidikan pengawas partisipatif dengan tema “Perempuan Berdaya Mengawasi”.

Idhar mengatakan gagasan melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu merupakan upaya Bawaslu mendorong masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya pemilu.

“Bawaslu Kota Bima, benar-benar memperhatikan afirmatif perempuan minimal 30 persen dalam struktur organisasi, yakni dari perekrutan Panwaslu Kecamatan  terdapat tiga orang perempuan”, katanya.

Idhar mengatakan, kehadiran SKPP dalam pengawasan Pemilu telah membantu kerja Bawaslu Kota Bima.

“Kader SKPP telah membentuk enam kampung Pengawasan Politik Uang”, jelasnya.

Tugas pengawas pemilu itu banyak, termasuk salah satunya melakukan pencegahan. Jadi semakin banyak kader pengawas pemilu, maka potensi pelanggaran semakin kecil.

 “Harapan kami kepada para peserta ini dapat melakukan pengawasan dan juga memberikan pendidikan politik kepada masyarakat di antaranya dengan pendekatan budaya, karena partisipasi masyarakat bukan hanya datang ke tempat pemungutan suara untuk memilih, akan tetapi dapat melakukan pengawasan seluruh tahapan pemilu maupun pemilihan”, tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *