Berita

Komitmen Awasi Kampanye Melalui Penyiaran, Bawaslu NTB Tandatangani MoU dengan 3 Lembaga

Kota Mataram – Bawaslu NTB, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB, KPU & KI NTB menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) mengawasi bersama pelanggaran kampanye melalui penyiaran, Senin (11/9/ 2023) di Hotel Lombok Raya.

Penandatanganan MoU ini dilakukan dalam acara Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB, yang juga menggandeng KPU NTB terkait Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

Kerja sama tersebut agar bisa melakukan teguran secara langsung, terhadap konten-konten yang dianggap tidak selaras dengan semangat dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis.

Ketua Bawaslu NTB, Itratip mengatakan, adanya kerja sama dengan KPID dan KPU ini, bisa semakin memperketat penyebar luasan informasi politisasi sara, ujaran kebencian yang beredar di lembaga – lembaga penyiaran.

“Politisasi sara dan ujaran kebencian ini menjadi atensi kami di Bawaslu untuk memastikan bahwa tidak ada pemberitaan terkait itu. Ini yang menjadi konsentrasi kita,” katanya, Senin, 11 September 2023.

Selain itu kata Itratip, kerja sama ini juga untuk memastikan bahwa iklan kampanye itu hanya boleh dilakukan pada saat masa kampanye.

Jika sudah memasuki masa kampanye, durasi waktu kampanye tidak boleh melebihi dari yang ditentukan. Namun, ketika ada peserta Pemilu yang menayangkan iklan yang melebihi dari waktu yang ditetapkan, maka pasti akan dilakukan penanganan.

“Kalau pelanggaran yang dilakukan masuk ke tahapan kampanye, maka Bawaslu bisa melakukan penanganan. Tapi sebelum masuk masa tahapan kampanye itu maka kita berkoordinasi dengan teman-teman KPID,” pungkasnya.

Sementara itu Ketua Bawaslu Kota Bima Atina, SH mengatakan Kerjasama ini membantu Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota dalam melakukan fungsi pengawasan pada pemberitaan atau penyiaran.

Kita dapat memastikan keterpenuhan hak dan keadilan dalam kampanye serta Pemilih tetap memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai visi, misi maupun program kerja yang diusung pasangan calon namun harus tetap harus mengutamakan pendidikan pemilih dan pembentukan pemilih yang cerdas.

“Dalam kompetisi ini harus ada perlakuan dan ruang yang sama kepada seluruh peserta pemilu 2024 untuk mewujudkan Pemilihan yang luber dan jurdil, perlu dilakukan pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye melalui lembaga penyiaran” tegasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *