Berita

Kordiv.(HP2H) Bawaslu Kota Bima mengikuti Rapat Evaluasi Hasil Pengawasan Penyusunan DPT, DPTb & DPK

Anggota Bawaslu NTB, sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas, Hasan Basri ST saat membuka Rapat Evaluasi Hasil Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada pemilu Tahun 2024

Lombok Barat-Anggota Bawaslu Kota Bima Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas & Humas (HP2H) Idhar, S.Sos mengikuti Rapat Evaluasi Hasil Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada pemilu Tahun 2024, Senin (11/9)2023) di Resto D’Golong Narmada Lombok Barat.

Rapat Evaluasi yang menghadirkan seluruh Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas, Kasubag dan Staf Bawaslu Kabupaten/kota Se-Provinsi NTB dibuka oleh anggota Bawaslu NTB, sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas, Hasan Basri membuka kegiatan tersebut dan menyampaikan esensi kegiatan ini adalah memulai pelaksanaan pengawasan DPTB dan DPK karena DPT sudah ditetapkan, untuk memastikan seluruh warga dapat menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024 mendatang.

“Pada pengawasan ini kita fokus pada prosedur, tata cara dan hasil, saya harap rekan-rekan Kabupaten/Kota mengawasi secara menyeluruh, tertib administrasi dan dokumentasi, serta publikasi agar publik bisa menilai kinerja Bawaslu.” Tegasnya.

Lebih lanjut, Hasan menyampaikan pada pokok pengawasan DPK kerap terjadi perubahannya di TPS, untuk hal demikian maka haruslah seluruhnya di koordinasikan dengan KPU dan mengingatkan Bawaslu kabupaten Kota fokus pengawasan disetiap tahapan, tidak terpengaruh pada isu yang dibangun pihak luar.

Sementara itu Anggota KPU NTB, Agus Hilman, yang hadir sebagai narasumber menyatakan DPTb maupun DPK adalah data pemilih yang pindah dari alamat mereka mencoblos tapi tetap berbasis pada DPT.

“Syarat menyalurkan suara DPTb ialah bertugas ditempat lain, tahanan LP, rawat inap, tertimpa bencana, penyandang disabilitas, rehabilatis narkoba, kerja di luar domisili, menempuh pendidikan menengah atau tinggi dan pindah lokasi.” Paparnya.

Dari kategori 9 tersebut KPU hanya melayani beberapa kategori DPTb yaitu Bertugas ditempat lain, tugas belajar, menjalani rawat inap, rehbilitasi narkoba, tahanan rutan (lapas), kategori ini juga disyaratkan menakala dapat menunjukkan bukti dokumen instansi yang disahkan masing-masing instansi.

Narasumber kedua, Lalu Aksar Anshari menyatakan ada hal yang fundamental yang harus diketahui, pertama tugas pokok yaitu hak konstitusnal hak pilih seseorang yang terdaftar baik di DPT, BPTb dan DPK.

“Apakah pemilih pemula yang sudah wajib pilih atau potensial apakah sudah masuk dalam DP4, saya melihat sudah bagus.” Ucapnya.

Kendati demikian ia menyebutkan pasti masih ada yang belum terdaftar, maka cara menelusurinya harus didorong dalam DPK dan dilengkapi adminduknya. Ia meniliai basis DPK di NTB cukup besar salah satunya di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Hal tersebut disebabkan karena keberadaan tambang.

“Penting ditekankan pada penyaluran hak pilih dalam DPK wajib disesuaikan dengan alamat TPS setempat,” tutupnya.

Sementara itu Kordiv HP2H Idhar pada kesempatan ini menyampaikan, tantangan penyelenggara pemilu untuk melahirkan DPT yang berkualitas adalah perubahan kependudukan yang sangat dinamis saat ini akan berdampak terhadap perubahan status pemilih baik terhadap pemilih yang awalnya memenuhi syarat kemudian menjadi tidak memenuhi syarat (meninggal, perubahan status TNI/Polri, dan sebagainya), penduduk yang belum terdaftar dalam daftar pemilih, dan perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain karena kondisi atau keadaan tertentu.

“Perubahan dan peristiwa kependudukan tersebut perlu diselaraskan dengan proses pemutakhiran data pemilih dan juga pelayanan hak pilih terhadap warga negara” Harapnya. (Humas Bawaslu Kobi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *