Wujudkan Pemilu Inklusif, Bawaslu Sosialisasi Kepemiluan di SLB

Kota Bima - Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam menggunakan hak pilihnya, termasuk sahabat disabilitas, ungkap ketua Bawaslu Kota Bima, Atina saat sosialisasi kepemiluan pada siswa disabilitas di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Kota Bima, Rabu (11/10/2026). Menurutnya, negara bersama penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh tahapan pemilu berlangsung secara inklusif, ramah serta mudah diakses oleh semua pihak tanpa adanya diskriminasi.

Atina menjelaskan, sosialisasi ini merupakan komitmen Bawaslu dalam meningkatkan pemahaman kepemiluan dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif, bermartabat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat sekaligus memastikan sahabat disabilitas mendapatkan informasi mengenai hak-haknya sebagai pemilih.

"Penyediaan informasi yang mudah dipahami, fasilitas aksesibilitas di TPS serta pendampingan sesuai kebutuhan harus menjadi perhatian bersama agar seluruh pemilih disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik", tambahnya.

Ia menegaskan, perlakuan khusus bagi pemilih disabilitas bukan bentuk perlakuan istimewa, melainkan langkah untuk menjamin kesetaraan hak dan kesempatan dalam berpartisipasi pada pemilu.
Siswa-siswi SLB Negeri 1 Kota Bima adalah calon pemilih pada pada pemilu 2029 mendatang yang memiliki hak konstitusional yang harus dilindungi. Memastikan tidak ada yang tertinggal dalam demokrasi. 
Ia juga mengingatkan, sebagai pemilih pemula agar kelak menggunakan hak pilihnya secara bebas tanpa intervensi, serta tidak terpengaruh pada praktek politik uang. 

“Jika ada yang mengancam, menjanjikan serta memberikan uang jangan ragu segera laporkan ke Bawaslu”, lanjutnya.

Sejalan dengan Atina, anggota Bawaslu Kota Bima, Khairul Amar menjelaskan dengan keterbatasan bukan berarti kita bisa diintervensi maupun diatur oleh sekelompok kepentingan. 
“Gunakan hak pilih dengan cerdas, jangan biarkan masa depan demokrasi ditentukan oleh iming-iming materi sesaat serta hindari politik", tegasnya.

Selain itu, ia juga menjelaskan pentingnya menjaga profesionalisme dalam menghadapi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan mendatang kepada para ASN dan tenaga pendidik di SLB Negeri 1 Kota Bima.
Isu netralitas ASN masih menjadi salah satu persoalan yang kerap ditemukan dalam setiap penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan. Bentuk pelanggaran umumnya berupa keberpihakan kepada peserta atau pasangan calon tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung.

"Netralitas ASN bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari etika profesi sebagai aparatur negara. Setiap ASN harus mampu menjaga integritas dan profesionalisme dengan tidak menunjukan keberpihakan dalam bentuk apa pun kepada peserta Pemilu maupun Pemilihan," ujar Khairul Amar.

Sementara itu, Kepala SLB Negeri 1 Kota Bima, Drs. H. Akbar, M.Pd. menyambut baik pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilakukan Bawaslu Kota Bima. Ia berharap kegiatan tersebut dapat memberikan pemahaman pada siswa kami mengenai hak dan kewajibannya dalam Pemilu, sehingga mereka dapat menggunakan hak pilihnya secara tepat dan bertanggung jawab.

Ia juga menjelaskan, jumlah siswa di sini sebanyak 80 siswa dengan berbagai tingkatan dan jenis disabilitas, antara lain tuna netra, tuna rungu wicara, tuna grahita, tuna daksa/cacat fisik dan autis dalam jumlah yang cukup banyak. Menurutnya dengan kondisi tersebut, tentu dalam penggunaan hak pilihnya membutuhkan perlakuan khusus sesuai dengan tingkatannya.

Selain itu dijelaskan juga beberapa hambatan yang sering dialami oleh pemilih disabilitas dalam penggunaan hak pilih yakni tidak memiliki atau belum melakukan perekaman KTP-el sehingga tidak bisa memberikan hak pilih hingga terhambat komunikasi petugas di TPS dengan pemilihi disabilitas tertentu.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kota Bima berharap nilai-nilai demokrasi dapat dipahami secara luas oleh seluruh elemen masyarakat sekaligus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pemilu yang inklusif, adil dan berintegritas tanpa ada diskriminasi.