Bawaslu Kota Bima Ikut Penguatan Kapasitas Pengelolaan Pemberitaan, Hubunga Media & Manajemen Krisis

Kota Bima - Sebagai upaya meningkatkan kapasitas kehumasan, Bawaalu Kota Bima mengikuti Rapat Peningkatan Kapasitas dan Penguatan Pemahaman Regulasi Kehumasan part II yang diselengarakan Bawaslu Provinsi NTB secara daring melalui Zoom Meeting, Jum'at (25/9/2016)

Kepala Bagian Pengawasan dan Humas Bawaslu NTB, Ida Ayu Wayan Manik Kurniawati, menegaskan bahwa forum ini menjadi bagian dari evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas kehumasan. Ia menekankan pentingnya pembahasan hal-hal yang masih perlu dibenahi agar pengelolaan komunikasi kelembagaan semakin efektif. "Semoga hasil rapat ini bisa dicatat, dijadikan bahan evaluasi, dan disampaikan kepada pimpinan agar kebutuhan kehumasan dapat ditindaklanjuti," ujarnya.

Sementara itu, Vera, Analis Hubungan Antar Lembaga, memaparkan materi lanjutan terkait tata kelola kehumasan bagian ke-2 ini berfokus pada pengelolaan pemberitaan, hubungan dengan media massa, serta manajemen krisis.

Menurut Vera, pemberitaan bukan sekadar dokumentasi kegiatan, melainkan sarana membangun narasi kelembagaan yang mampu menggambarkan manfaat dan dampak bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya penggunaan bahasa sederhana, jelas, dan mudah dipahami, serta perlunya memperkuat hubungan dengan media melalui berbagai kegiatan seperti siaran pers, konferensi pers, hingga forum media. "Humas bukan hanya menceritakan kegiatan, tetapi juga membangun narasi lembaga," tegasnya.

Selanjutnya ia juga menjelaskan bahwa krisis tidak hanya muncul pada kejadian nyata, tetapi juga muncul dari persepsi publik di media sosial. Oleh karenanya, pemantauan isu, klarifikasi hoaks, serta penyusunan narasi resmi menjadi langkah strategis untuk menjaga kepercayaan public terhadap lembaga. Ia menambahkan, penanganan krisis harus dilakukan secara berkelanjutan sesuai dinamika situasi.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kota Bima berkomitmen untuk terus update terhadap regulasi, mampu mengelola pemberitaan, membangun hubungan dengan media, mengelola isu secara terukur sesuai dengan pedoman dan mampu menjaga kepercayaan publik serta siap menghadapi situasi krisis.

Penguatan kapasitas tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya komunikasi kelembagaan yang akurat, konsisten, terbuka, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu.